Certified Industrial Relation Professional

DAN

Certified Industrial Relation Professional

(CIRP)

Solo, 18 – 19 Juni 2011

Dapatkan Harga Khusus bagi 10 pendaftar pertama (Rp 1.500.000,-)

——————————————————————————–

Program Sertifikasi Khusus Industrial Relation di Indonesia (Examination Certification)

Sangat tepat bagi praktisi di perusahaan yang ingin secara cepat menguasai bidang Industrial Relation.
Pada akhir sesi training akan diadakan ujian tertulis untuk menilai kompetensi peserta.

——————————————————————————–

Latar Belakang

Pembaharuan peraturan-peraturan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dari waktu ke waktu merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan aturan-aturan normatif dalam rangka memenuhi rasa keadilan di dunia ketenagakerjaan bagi pengusaha dan buruh (pekerja). Meski demikian, peraturan tersebut seringkali tidak jelas dan detail sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran oleh berbagai pihak yang berujung pada konflik ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja.

Hubungan Industrial dewasa ini mengalami perubahan yang sangat signifikan sebagai dampak globalisasi dan reformasi antara lain dengan adanya kebebasan berserikat, isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM), supremasi hukum, otonomi daerah, penerapan standar ketenagakerjaan internasional, isu-isu perbaikan infrastruktur dan iklim investasi. Fenomena ini harus dipahami oleh semua pihak yang terkait dalam hubungan industrial karena perubahan yang terjadi pada akhirnya harus diikuti dengan perubahan perilaku dan sikap yang tepat yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan upaya peningkatan kesejahteraan.

Kenyataan ini menuntut para praktisi untuk dapat cepat beradaptasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi pekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Penguasaan para praktisi SDM atas peraturan ketenagakerjaan secara lengkap diharapkan dapat menjaga keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban oleh perusahaan maupun pekerja, serta terlaksananya kebijakan pemerintah yang terkait dengan baik.

Workshop ini ditujukan bagi para praktisi HRD khususnya di bidang Industrial Relation yang disajikan secara singkat, padat dan merinci pokok-pokok hukum ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian, sejak dimulai hubungan kerja, selama berlangsungnya hubungan kerja, sampai berakhirnya hubungan kerja dengan rujukan utama peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja (perusahaan maupun pekerja/buruh) serta hubungannya dengan SP/SB dan pemerintah dalam bentuk undang-undang Ketenagakerjaan serta ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan/Peraturan Menakertrans dan peraturan terkait lainnya.

Outline
Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Pemahaman Peraturan Ketenagakerjaan dan Pengenalan Kasus Ketenagakerjaan :
1. Pengantar

Pengantar Hukum Ketenagakerjaan; Lingkup Operasional Hukum Ketenagakerjaan; Aspek Hukum Perdata/Hukum Administrasi/Hukum Pidana Dalam Hukum Ketenagakerjaan

2. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja

Unsur-unsur Hubungan Kerja; Perjanjian Pada Umumnya; Syarat Syahnya Perjanjian Kerja; Kewajiban Para Pihak; Awal dan Berakhirnya Perjanjian Kerja; Bentuk, Isi, Kerangka dan Materi Perjanjian Kerja; Rambu-rambu Penyusunan PKWT/PKWTT; Sanksi Atas Pelanggarannya.

3. Outsourcing

Pemahaman Rambu-rambu Umum Outsourcing Pekerjaan dan Outsourcing Jasa Pekerja Serta Sanksi Atas Pelanggarannya; Pertimbangan Penggunaan OutsourcingPekerjaan/Outsourcing Pekerja di Perusahaan; Penyusunan Kerangka Perjanjian Pemborongan.

4. Penggunaan TKA

Ketentuan-ketentuan Penggunaan TKA.

5. Perlindungan Cacat, Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan

Ketentuan Dasar yang Harus Dipedomani; Hak dan Kewajiban Perusahaan, Larangan-larangan dan Syarat-syarat Dalam Mempekerjakannya serta Sanksi Atas Pelanggarannya; Pengenalan Kasus-kasus yang Sering Terjadi.

6. Waktu Kerja

Ketentuan Waktu Kerja/Waktu Istirahat/Kerja Lembur; Waktu Kerja/Waktu Istirahat Pada Daerah Tertentu; Waktu Kerja/Istirahat Untuk Pekerjaan Yang Sifatnya Terus Menerus; Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu; Cuti Bersama; Sanksi Atas Pelanggarannya.

7. Keselamatan & Kesehatan Kerja

Ketentuan K3; Sanksi Atas Pelanggarannya; dll.

8. Pengupahan

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengupahan : Hak Menerima Upah; Upah Minimum/Penangguhan; Struktur Skala Upah; Asas “No Work No Pay”/Pengecualiannya; Upah Pokok/Tunjangan Tetap/ Tujangan Tidak Tetap; Pemgenaan Denda Terhadap Pekerja/Perusahaan; Larangan Diskriminasi Upah; THR; Sanksi Atas Pelanggarannya.

9. Jaminan Sosial dan Kesejahteraan

Dasar Hukum, Hak dan Kewajiban Pengusaha/Pekerja; Dana Pensiun/Asuransi; Sanksi Atas Pelanggarannya; dll.

10. Serikat Pekerja, Organisasi Pengusaha, International Labour Organization (ILO), LKS BIPARTIT, LKS TRIPARTIT

Dasar Hukum; Pembentukan; Hak dan Kewajiban SP; Tatacara Pencatatan SP; Hak Pengusaha Membentuk/Menjadi Anggota Organisasi Pengusaha; Prinsip dan Tujuan Berdirinya ILO; Struktur Organisasi ILO; Menfaat Menjadi Anggota ILO; Kewajiban Membentuk LKS Bipartit/Unsur-unsur Anggotanya; Fungsi Lembaga; Sanksi Atas Pelanggarannya; Fungsi dan Keanggotaan LKS Tripartit.

11. Peraturan Perusahaan/PP dan Perjanjian Kerja Bersama/PKB

Kewajiban Perusahaan Memiliki PP/PKB; Materi-materi Pokok; Ketentuan Dasar Dalam Penyusunan; Masa Berlaku; Pendaftaran/Pengesahan; Sanksi Akan Pelanggarannya; Diskusi Pasal-pasal Krusial PP/PKB; dll.

12. Perselisihan Hubungan Industrial

Pengertian; Jenis Perselisihan Hubungan Industrial; Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Peran POLRI Dalam Perselisihan Hubungan Industrial.

13. Mogok Kerja/Penutupan Perusahaan

Tindakan-tindakan Yang Dibenarkan dan Yang Tidak Dibenarkan UU; Sanksi Atas Pelanggarannya.

14. Pelanggaran Disiplin dan Pemutusan Hubungan Kerja

Pengertian PHK; Jenis-jenis PHK; Proses PHK; Larangan PHK; Surat Peringatan; Skorsing; Komponen dan Kompensasi PHK; Sanksi Atas Pelanggarannya; Pengenalan Beberapa Kasus PHK; Prosedur Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin Oleh Pekerja.

15. Pengawasan Ketenagakerjaan

Dasar Hukum Pengawasan Ketenagakerjaan; Kewajiban Melaporkan Ketenagakerjaan; Yang Berkewajiban Melapor; Yang Wajib Dilaporkan; Sanksi Atas Pelanggarannya; Pengenalan Kasus-kasus; dll.

16. Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif

Hukum Pemberian Sanksi Perdata/Pidana/Administratif Atas Pelanggaran-pelanggaran Ketentuan Ketenagakerjaan; dll.

Bonus yang akan dibagikan khusus dalam program sertifikasi CIRP:
1. Peraturan Perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan (lengkap) ;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Contoh Peraturan Perusahaan (PP) di beberapa perusahaan;
6. Contoh Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di beberapa perusahaan;
7. Contoh PKWT;
8. Software aplikasi Mind Mapping (trial format, untuk latihan) dalam Industrial Relation;
9. Software peraturan perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan;
10. Contoh Replik dan Duplik;
11. Hasil Penelitian termasuk survey di-bidang Industrial Relation;
12. Beberapa tulisan ilmiah di-bidang industrial relation
13. Berbagai ebook NLP;
14. Template DISC, MBTI untuk pemahaman karakter personal dan sebagai sarana membangun tekhnik berkomunikasi